Tutupi Defisit, Pemkab dan Dewan Buleleng Sepakat Potong Honor Kontrak dan TPP Kisaran 20 Persen

Paket Agung, Mengatasi defisit pada APBD Buleleng sebesar 29 miliar, Pemkab dan DPRD Buleleng sepakat melakukan pemotongan terhadap honor tenaga kontrak dan Tambahan Penghasilan Pegawai hingga 20 persen.

Setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, akhirnya permasalahan defisit sebesar 29 milyar pada APBD tahun 2021 menemui titik terang. Dibahas pada rapat terkait KUPA PPAS 2021 Rabu (22/09), dewan dengan eksekutif sepakat untuk melakukan rasionalisasi sebesar 10 persen terhadap honor tenaga kontrak. Rasionalisasi juga dilakukan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan kisaran 20 persen.

Ketua TAPD Kabupaten Buleleng Gede Suyasa mengatakan masing-masing eksekutif dan DPRD sudah memahami situasi anggaran. Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran juga sepakat melakukan rasionalisasi agar rasionalisasi honor tenaga kontrak tidak terlalu tinggi. “Sepakat honor kontrak dirasionaliasai 10 persen selama tiga bulan, dari rencana 4 bulan diangka 30-50 persen. Jadi untuk bulan oktober, nopember, desember. Sedangkan September masih aman. Yang masih belum, TPP diharapkan untuk rasionalisasi sebesar 20-30 persen. Kami sedang menghitung kemampuan karena ada juga beberapa hal yang bisa dihitung lebih detil khusus TPP. Seperti PBI bagi warga yang sudah meninggal atau keluar, semua sedang dihitung dan kami diberikan kisaran diangka 20 persen,”terangnya.

Gede Suyasa yang juga Sekda Buleleng ini menambahkan defisit 29 milyar tersebut, karena Buleleng harus memenuhi anggaran penanganan covid-19, pembayaran premi PBI, dan insentif tenaga kesehatan. “Penanganan Covid 8 persen harus dipenuhi, PBI tambahan sekitar 20 milyar, insentif nakes untuk vaksinasi yang disediakan 9 milyar namun perlu lagi 12 milyar, kemudian BTT perlu ditambah untuk menghadapi bencana. Ada juga peraturan terkait pembayaran 4 persen untukpegawai penerima upah.inijuga tambahan dibelanja pegawai,”imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna berharap pemotongan honor tenaga kontrak dan TPP dapat lebih diminimalisir. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah rasionalisasi anggaran belanja di Sekretariat DPRD Buleleng. “Sudah tiga kali kita berikan, kita sadar kegiatan di DPRD banyak yang berkurang jadi anggarannya kita berikan. Kemudian ada juga rasionalisasi pada anggaran belanja kegiatan di sekretariatan hampir dua milyar. Dan tadi juga sudah sepakat memberikan anggaran 3.5 milyar lagi,”ungkapnya.(ags/dpa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


NUANSA GIRI ON-AIR
ON-AIR
NUANSAGIrI